BMKG Berbagi Pengetahuan Peringatan Dini Cuaca, Iklim, dan Potensi Gempabumi di Sulawesi Utara

Jakarta, 27 Juni 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dalam kesempatan ini, BMKG menyampaikan informasi sistem peringatan dini cuaca ekstrem, potensi gempabumi dan tsunami, dan sistem peringatan dini iklim di Sulut.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa BMKG merupakan lembaga yang memberikan layanan multisektor untuk menjaga keselamatan masyarakat dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu BMKG menyajikan berbagai informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

"Seluruh informasi tersebut bisa diakses melalui aplikasi InfoBMKG dan terbuka bagi masyarakat serta stakeholder terkait," kata Guswanto, di Gedung Pusat BMKG, Jakarta Pusat, Senin (27/6).

Perihal sistem peringatan dini cuaca ekstrem di Provinsi Sulut, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo menjelaskan observasi dan penginderaan jauh pendukung sistem peringatan dini di Sulut yaitu Automated Weather System (AWS) atau Automated RainGauge (ARG), citra satelit cuaca, taman alat meteorologi di Manado, AWOS di Bandara Sam Ratulangi, dan Radar Cuaca di Manado.

Sementara sistem peringatan dini cuaca publik dapat diakses melalui SIDARMA-NOWCAST, Sistem Peringatan Dini Cuaca Maritim melalui INA-WIS, dan Sistem Peringatan Dini Cuaca Penerbangan melalui INA-SIAM. Informasi ini terbuka, realtime, dan bisa digunakan oleh masyarakat kapanpun.

Menurut Eko seluruh layanan ini merupakan cara BMKG dalam memitigasi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya.

"Bencananya seperti kekeringan, banjir, badai, topan, tornado, angin putting beliung, hujan es, gelombang laut ekstrem, kebakaran hutan, longsor, dan suhu udara ekstrem," kata Eko.

Sementara itu, di bidang Klimatologi, Plt. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Marzuki menjelaskan tentang layanan informasi iklim untuk sektor terdampak perubahan iklim dan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti pertanian, kesehatan, kebencanaan, sumber daya air, energi, pariwisata, infrastruktur, kualitas udara, kehutanan, dan asuransi.

"Seluruhnya terintegrasi di dalam Climate Early Warning System (CEWS) dalam mengeluarkan peringatan dini iklim serta menjadi etalase semua produk informasi iklim kualitas udara, ruang cepat tanggap klimatologi," ujarnya.

Di sisi lain, berdasarkan hasil observasi dan monitoring BMKG, wilayah Sulut menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kerentanan terhadap bencana gempabumi. Hal ini karena Sulut berada di zona subduksi dobel di Laut Maluku dan Sulawesi Utara.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan di daratan Sulut juga terdapat sumber gempa potensial karena adanya sesar atau patahan Manado, Amurang, Bolmong, dan Gorontalo.

"Di darat dan laut wilayah Sulut itu rawan terhadap gempabumi dan adanya potensi gempabumi di zona megathrust. Aktivititas gempabumi di sulut tampak cukup tinggi akibat aktivitas subduksi Lempeng Sangihe dan Lempeng Sulawesi utara," jelas Daryono.

Lebih lanjut, sejarah gempabumi kuat di Sulut selain menimbulkan kerusakan bangunan di antaranya juga memicu terjadinya tsunami. Di Sulawesi telah terjadi lebih dari 45 kali gempa merusak dan lebih dari 24 kali tsunami. Seluruh wilayah pesisir pantai Sulut termasuk Bitung merupakan daerah rawan tsunami.

Berdasarkan data tersebut, BMKG bergerak melakukan mitigasi salah satunya dengan mendirikan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS). Pun, peralatan operasional penunjang bencana gempabumi di Sulut saat ini adalah pemasangan Seismograph di 12 lokasi, Accelerograph di 18 lokasi, Intensitymeter di 15 lokasi, Lightning detector di 2 lokasi, Sirine tsunami di 2 lokasi, dan WRS NG di 22 lokasi.

Di hadapan Komisi III DPRD Sulut, Daryono menjelaskan BMKG memberikan perhatian bagaimana masyarakat Sulut bisa selamat dari bencana alam gempabumi dan tsunami. Caranya adalah dengan menggelar Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) di Bitung pada 2019, Likupang 2021, Minahasa Tenggara 2022, Bolmut 2023, dan Minahasa 2024.

"Wujudkan mitigasi tsunami agar kita selamat yaitu membuat peta bahaya, peta evakuasi, sosialisasi dan edukasi, struktur bangunan tahan tsunami, peringatan dini, moda diseminasi, rambu evakuasi, hutan pantai, dan evakuasi mandiri," pungkasnya.

Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos menyambut baik kunjungan ini. Menurutnya informasi mengenai potensi ancaman bencana alam di Sulut harus dipahami oleh seluruh pihak termasuk masyarakat Sulut. Oleh karenanya dalam kunjungan ini, Komisi III ingin mengetahui tools tentang layanan BMKG.

"Sehingga dalam kunjungan ke masyarakat bukan hanya sekadar saat ada bencana saja tetapi early warning-nya. Jadi ada edukasi yang cepat di masyarakat," tutupnya.